Raperda Perubahan APBD Disampaikan  kepada Gubernur untuk Dievaluasi Sesuai Amanat Undang-Undang

PANGANDARAN JAWA BARAT - Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD melalui Rapat Paripurna ini, akan disampaikan 
kepada gubernur jawa barat untuk dilakukan 
evaluasi sesuai dengan amanat peraturan 
perundang-undangan.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dalam pidato sambutannya
dalam rangka paripurna pembicaraan TK.II
penandatangan keputusan DPRD dan 
persetujuan bersama terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pangandaran
tahun anggaran 2023.
bertempat di 
gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Selasa (26/09/2023).

Baca juga: Zainal Bintang: Fahmi Idris yang Saya Kenal

Disampaikannya bahwa,  
dengan persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 hari ini, menjadi
pertanda bahwa koordinasi dan kerjasama yang 
baik serta kepatuhan dalam menyelesaikan semua tahapan pembahasan RAPBDP 2023 ditujukan 
sebesar-besarnya 
untuk kepentingan
kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Pangangandara.

Penyusunan Raperda perubahan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan yang merupakan prioritas dan 
tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan 
Perubahan 
Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara tahun anggaran 2023.

Baca juga: Pansus III DPRD Mengusulkan Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Sistem Drainase Ditetapkan Jadi Perda Kabupaten Pangandaran.

Berbagai catatan, pertanyaan serta koreksi yang disampaikan DPRD tentang keterkaitan 
antara kesesuaian indikator aturan belanja serta kebutuhan pencapaian kinerja,  
baik pada 
penyampaian pandangan umum maupun melalui 
rapat kerja komisi dengan SKPD dan antara Badan 
Anggaran DPRD dengan TAPD, telah dilakukan 
pembahasan 
dan ditindaklanjuti 
secara transparan dalam suasana saling memahami tugas 
dan fungsi kedua lembaga, " katanya.

Lanjut Jeje, persetujuan bersama Raperda perubahan APBD melalui Rapat Paripurna ini, akan disampaikan 
kepada gubernur jawa barat untuk dilakukan 
evaluasi sesuai dengan amanat peraturan 
perundang-undangan.

Baca juga: PKPU Terbit, KPU Pangandaran Pastikan Tahapan Pemilu Dimulai 14 Juni 2022.

Evaluasi tersebut 
bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan 
peraturan perundang-undangan yang meliputi 
aspek teknis, aspek material dan aspek legalitas, " ucapnya.

Menurut Jeje, hasil evaluasi gubernur menjadi pedoman untuk penyempurnaan oleh Badan Anggaran DPRD
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian dituangkan pada keputusan 
pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Baca juga: Jawaban Fraksi PDIP Atas Pendapat Bupati Terhadap 4 Raperda Inisiatip DPRD Kabupaten Pangamdaran

Selanjutnya,  
Raperda Perubahan APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah dan 
diundangkan dalam lembaran daerah. 

Diharapkan 
seluruh OPD segera melakukan efektivitas
pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan kualitas.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Berbangsa (Bag.-6- Habis)

Anggaran yang disiapkan dalam Perubahan-APBD adalah anggaran maksimal. Oleh karenanya, efisiensi dalam pelaksanaan 
belanja tetap harus memeperhatikan prioritas 
pembangunan dan kondisi keuangan daerah serta
senantiasa memperhatikan kepatuhan dan
kedisiplinan terhadap pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, " katanya.

Tambah Jeje, hadirin yang berbahagia,
demikianlah yang dapat saya sampaikan, mari 
kita niatkan semua ini bagian dari ibadah kepada alloh swt dan pengabdian kepada masyarakat 
kabupaten pangandaran. seraya bermohon kepada 
alloh swt agar kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan dengan 
sebaik-baiknya, " ujarnya.

Parigi, 26 September 2023
Bupati Pangandaran
H. Jeje Wiradinata. (Anton AS)