Anton Atong Sugandhi
PANGANDARAN JAWA BARAT – Mayoritas jenjang pendidikan warga di Kabupaten Pangandaran baru setara dengan kelas VIII atau kelas 2 SLTP.
Demikuan dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Dodi Djubardi, melalui kabid Undang Suhendar kabid Pendidikan Non Formal (PNF) saat sosialisasi peningkatan ratarata lama sekolah, bertempat di aula Krisna Beach Hotel pangandaran, Rabu (31/05/2023)
Disampaikannya bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut.
"Rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dipengaruhi faktor kesadaran dan ekonomi.
Beberapa orang tua ada yang menganggap tidak terlalu penting tentang pendidikan. Bahkan di antara orang tua siswa dan siswi, mereka sudah merasa cukup ketika anaknya sudah bisa bekerja dan berpenghasilan, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas. "Rata-rata lama sekolah warga Kabupaten Pangandaran hanya selama 8 tahun, " kata Undang.
Kondisi ini mempengaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM Pangandaran yang tingkat pendidikannya rendah.
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM 2022 Kabupaten Pangandaran menempati angka 69, 03 sedangkan IPM Jawa Barat berada di angka 73, 12 dan IPM Indonesia berada di angka 72, 91.
"Rata-rata lama sekolah warga Pangandaran hanya 8, 7 tahun atau setara kelas 8 atau kelas 2 SLTP, " kata Undang.
Jumlah warga Pangandaran ada 433 ribu jiwa, sedangkan wajib belajar itu 12 tahun. Kalau dibagi dengan wajib belajar sekolah warga Pangandaran hanya 8, 7 tahun.
Untuk rata-rata lama sekolah minimal 25 tahun ke atas, sedangkan warga Pangandaran masih terbilang jauh. Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA tahun 2017 itu 67, 97, tahun 2018 68, 6, tahun 2019 73, 37, tahun 2020 77, 61 dan tahun 2021 80, 98.
Warga Pangandaran lulusan SD maupun SMP yang sudah bekerja didorong untuk mengambil paket C atau B hingga minimal SMA. Selain itu pekerja di Pangandaran yang belum sarjana didorong sambil kuliah S1 atau strata. "Saat ini fokus untuk mendorong angka partisipasi rata-rata sekolah warga Pangandaran, " kata Undang.
Diterangkan undang bahwa, dalam rapat sosialisasi ini Kenapa kita melibatkan para kepala desa se - kabupaten pangandaran, pertama kan Kepala desa itu mempunyai masyarakat, ya nanti kan kepala desa bisa mendata berapa sih warga mereka yang masih belum tamat SLTA, setelah itu mereka bisa menggiring dan memotipasi mereka, kan di setiap kecamatan itu ada PKBM....ya, kenapa tidak kita giring mereka kesana, " ucap Undang.
Menurutnya, di desa itu kan ada anggaran buat pendidikan, kita dongkrak untuk meningkatkan lama sekolah di kabupaten pangandaran. Intinya jika tidak digerakan oleh kepala desa, ya oleh siapa lagi.
Jumlah Sekolah di kabupaten pangandaran sebanyak: PAUD 260 sekolah, SD 287 sekolah SMP 53 sekolah, " Ucapnya.
Menurut Undang, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi usia sekolah yang dilayangkan pemerintah wajib belajar 12 tahun. Para guru atau tenaga pendidik yang masih belum S1 di Pangandaran pun masih terbilang banyak. Namum itu didominasi oleh guru-guru yang sudah lumayan berumur tua.
Berdasarkan data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pangandaran mencatat dari Data Kependudukan Bersih tahun 2022 semester 1.
Warga Pangandaran yang belum sekolah atau tidak sekolah berjumlah 108.898 orang. Terdiri dari belum Tamat SD berjumlah 27.796 orang, Tamatan SD 166.725 orang dan SLTP 67.777 orang, serta SLTA sederajat 46.599 orang.
Sementara itu, warga Kabupaten Pangandaran yang lulusan S1 hanya 10.436 orang dari jumlah penduduk Pangandaran sebanyak 433 ribu orang, " ujarnya. (Anton AS)
Tony Rosyid 
Agung widodo 
Aa Ruslan Sutisna 
