Fraksi Persatuan Setuju Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022  Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami fraksi persatuan menyetujui laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten pangandaran tahun 2022 ini layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian dikatakan Cecep Nurhidayat S.Pdi  dalam pidatonya saat menyampaikan pandangan umum fraksi partai persatuan  atas sambutan bupati terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna DPRD Pangandaran, Senin (19/06/2023).

Baca juga: Fraksi Golongan Karya Menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Disampaikannya bahwa, setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan dari bupati pangandaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, maka fraksi persatuan menganggap perlu untuk memberikan pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 tersebut.

Fraksi persatuan melihat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 kabupatenn pangandaran sebagai berikut:
evaluasi kinerja keuangan daerah, meliputi pencapaian kinerja perolehan pendapatan daerah kabupaten pangandaran, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan tahun 2022.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauhmana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan.

Itu semua semata-mata sebagai tugas dan wewenang yang melekat pada badan legislatif dalam hal ini dprd kabupaten pangandaran sesuai regulasi yang beralaku dalam tatakelola pemerintahan daerah yaitu melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah kabupaten pangandaran sebagai  upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban.

Baca juga: Jawaban Fraksi Partai Golongan Karya atas Pendapat Bupati PangandaranTerhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran tahun 2022

Secara umum fraksi persatuan berpandangan:
fraksi peratuan berpandangan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan politik anggaran sudah menggambarakan keberpihakan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten pangandaran, dengan indikator salah satunya yaitu aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya program perencanaan serta pelaksana dengan hasil yang cukup optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

Fraksi peratuan berpandangan pemerintah daerah sangat perlu untuk melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. oleh karenanya pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan mengingat kabupaten pangandaran sebagai kabupaten wisata sehingga perlu didorong sektor ekonomi terutama sektor ekonomi kreatif untuk meningkatakan tarap hidup masyarakat yang diimbangi dengan sektor ekonomi real lainnya.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Berbangsa (Bag.-6- Habis)

Fraksi persatuan mengangggap perlu adanya kejelasan tentang masih adanya selisih pasca adanya perubahan anggaran antara rencana anggaran dengan realisasi, dengan adanya kejelasan tersebut diharapkan menjadi masukan perbaikan road map anggaran kabupaten pangandaran untuk tahun anggaran berikutnya.

Demikian pandangan umum fraksi persatuan atas laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun 2022, dan dengan nawaitu yang tulus semata-mata untuk kemaslahatan warga pangandaran serta berdasarkan pemikiran yang matang, komperhensif
dan menyeluruh maka fraksi persatuan menyetujui laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun 2022 ini dan layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya

Baca juga: Pansus III DPRD Mengusulkan Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Sistem Drainase Ditetapkan Jadi Perda Kabupaten Pangandaran.

Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih, wallahul muwafiq ilaa aqwamith thorieq.
wassalamuálaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Parigi, 19 juni  2023
Fraksi Persatuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pangandaran.

- H. Asikin,   S.Ag ( ketua)
- Cecep Nurhidayat, S.Pd.i (sekertsris)