Fraksi PDIP Menerima dan Menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Mendapatkan Pembahasan Pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 untuk mendapatkan pembahasan pada tahapan selanjutnya, " kata Citra Pitriami saat menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dalam sidang paripurna di gedung paripurna DPRD Pangandaran, Senin (05/09/2022).

Disampaikannya bahwa, APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Setiap tahun rancangan APBD dibahas, disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan melalui peraturan daerah. 

Baca juga: Jawaban Fraksi PAN Atas Penyampaian Pendapat Bupati Terhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

Struktur APBD tersusun atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja daerah didefinisikan sebagai perkiraan pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata. 

Adapun pembiayaan daerah dapat diartikan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran terkait maupun mendatang. 

Baca juga: Politik Hukum Perlindungan Konsumen Ditengah Perubahan Konfigurasi Politik 2024

Setelah mendengarkan bersama penjelasan bupati mengenai Raperda APBD tahun 2023, kami yakin bahwa jika APBD disusun secara rasional berdasarkan prioritas pembangunan, fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi dari APBD dapat berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat kabupaten pangandaran. 

Kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap aksi turun ke lapangan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah yang tanggap atas isu-isu terkini yang terjadi di dalam masyarakat. 

Baca juga: Jawaban Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran atas pendapat Bupati terhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tahun 2022.

Di tengah kondisi saat ini dimana masyarakat khususnya masyarakat kabupaten pangandaran mengalami kesulitan akibat kenaikan harga bahan pokok makanan dan harga BBM, kami percaya bahwa pemerintah daerah akan mampu mencari solusinya. 

Kami juga optimis bahwa kestabilan harga dapat terwujud melalui kerja sama sinergis dan harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha.

Baca juga: Pandum F Kerja : LKPJBupati Pangandaran tahun Anggaran 2021 Sepakat untuk Dibahas pada Tahap Selanjutnya

Hadirin rapat paripurna yang berbahagiaberkaitan dengan agenda hari ini, dengan mengucapkan bismillahirahmanirohim kami fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerahtentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 untuk mendapatkan pembahasan pada tahapan selanjutnya.

Demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi kami, mohon maaf bilamana terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih. semoga allah senantiasa memberikan petunjuk dan karunianya kepada kita, " Ujarnya.

Baca juga: Ketua DPRD Pangandaran Sekaligus Dokter Hewan Bagi Tips Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku Hewan.

Parigi, 05 september 2022Fraksi Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Sri Rahayu, S.Dos. (ketua). Mamat Rohimat, S.Pd, M.Pd., C.H (sekertaris)