Fraksi Kerja Sepakat Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022  untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Untuk 
kelancaran pembangunan di kabupaten pangandaran, kami Fraksi Kerja sepakat Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022  untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian dikatakan Diah Retu Badraeni dalam pidatonya saat menyampaikan 
pandangan umum fraksi kerja atas sambutan bupati terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, pada rapat paripurna DPRD Pangandaran, Senin (19/06/2023).

Baca juga: Fraksi Golongan Karya Menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2021 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Disampaikannya bahwa, sebelum kami menyampaikan pandangan umum, ijinkan kami 
fraksi kerja mengucapkan terima kasih atas kerja keras pemda kabupaten pangandaran beserta seluruh jajaran sampai tingkat kecamatan dan desa terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tersusun dalam draft materi Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) tahun anggaran 2022. 

Semoga rancangan peraturan daerah ini 
tidak hanya sekedar laporan hitam di atas putih belaka tetapi bisa menjadi acuan laporan yang transparan, relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah yang termaktub dalam undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Pangandaran Sosialisasikan Perda Baru No 6 Tahun 2022

Kita ketahui bersama bahwa, pengesahan suatu rancangan peraturan daerah resmi menjadi sebuah perda itu melalui berbagai tahapan pengkajian materi serta rangkaian proses yang 
panjang. 

Materi yang disusun sedemikian rupa adalah hasil penyerapan aspirasi yang dirancang dan diolah guna memenuhi asas kebermanfaatan bagi masyarakat luas. 

Baca juga: Penjelasan Komisi II DPRD Kabupaten PangandaranTerhadap RAPERDA Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Dengan adanya kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya, pemerintah daerah
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dimana pendapatan asli daerah ini harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan 
keuangan pusat juga daerah. 

PAD merupakan salah satu peneriamaan daerah yang dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD, maka semakin menunjukan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi 
fiskal, yang harapannya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Baca juga: Zainal Bintang: Rindu Elon Musk

Berdasarkan data pada laporan yang disajikan, realisasi PAD pemerintah daerah kabupaten pangandaran tahun 2022 yaitu mencapai 95.61%. 
Perolehan nilai persentase tersebut lebih baik 
jika dibandingakan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian, berkenaan dengan jumlah silpa yang tertera dalam draft Raperda P2APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 41, 02 
milyar. maka diharapkan pemda kabupaten pangandaran dapat mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah sesuai perencanaan 
yang lebih baik dengan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi, seperti pembangunan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan masyarakat serta pengelolaan pariwisata yang potensial. 

Baca juga: Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Untuk Dibahas Lebih Lanjut Sesuai Peraturan Perundang- Undangan

Demi tercapainya cita-cita tersebut 
yang tak kalah penting adalah adanya pengawalan Raperda mulai dari proses perencanaan, sosialisasi hingga implementasi.

Demikianlah pandangan umum fraksi kerja (keadilan indonesia raya) DPRD kabupaten pangandaran atas penjelasan 
bupati pangandaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) tahun anggaran 2022. 

Dengan mengucapkan lafadz bismillahiirrahmaanirrahiim, untuk 
kelancaran pembangunan di kabupaten pangandaran, kami menyepakati bahwa rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) tahun anggaran 2022 ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pangandaran, 19 juni 2023
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Fraksi Kerja (keadilan indonesia raya)

- H. Endang Ahmad Hidayat (ketua)
- Darsum Darmawanto, SE., MM, (sekertaris).

Baca juga: Jawaban Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran atas pendapat Bupati terhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tahun 2022.