Banggar DPRD Usul Agar Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 Dapat Disetujui dan Ditetapkan Menjadi Perda

PANGANDARAN JAWA BARAT - Berdasarkan kesimpulan maka Badan Anggaran DPRD berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 telah memenuhi syarat, dan selanjutnya Badan Anggaran DPRD mengusulkan pada Rapat Paripurna yang terhormat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
Anggaran 2023 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan 
daerah (Perda).

Demikian dikatakan Ketua DPRD ASEP NOORIN H.M.M melaui Solihudin S.Ip dalam pidatonya saat menyampaikan 
laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran yang 
bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Selasa (26/09/2023).

Baca juga: Penjelasan Komisi II DPRD Kabupaten PangandaranTerhadap RAPERDA Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Disampaikannya bahwa, syukur alhamdulillah atas perkenan allah swt telah memberikan 
kekuatan sehingga dengan kesungguhan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023, sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan, " kata Solihudin.

Selanjutnya, kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
Anggaran 2023 selengkapnya dapat kami sampaikan dalam laporan Badan Anggaran dengan sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Uraian kegiatan;
c. Kesimpulan;
d. Penutup.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-4)

a. Pendahuluan.
Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan 
tentang perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan PPAS 
tahun anggaran 2023
antara Pimpinan DPRD kabupaten 
pangandaran dengan Bupati Pangandaran pada Rapat Paripurna 
DPRD beberapa waktu yang lalu.

Perubahan APBD ini adalah tahapan penting dimana pada 
pertengahan tahun anggaran 2023 telah terjadi perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta telah dilakukan 
pembahasan terhadap perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 
Snggaran 2023 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan 
APBD tahun anggaran 2023 pada semester pertama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat berdasarkan 
skala prioritas yang telah ditetapkan.

Baca juga: Jawaban Fraksi Partai Golongan Karya atas Pendapat Bupati PangandaranTerhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran tahun 2022

Salah satu hal yang cukup mendasar dalam pelaksanaan 
perubahan APBD adalah bermuara dari arah kebijakan anggaran 
yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas, dan 
program yang dilaksanakan merupakan program prioritas kebutuhan masyarakat.

Sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang 
pengelolaan keuangan daerah, yang dijabarkan dalam peraturan 
menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, bahwa dprd bersama 
pemerintah daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan 
harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang 
menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya, maka Badan Anggaran bersama Tim Penyusun Anggaran Pemerintah 
Daerah telah sepakat dan menjunjung tinggi komitmen bahwa 
dalam pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2023 tidak 
keluar dari koridor yang ditetapkan. 

Baca juga: Ketua DPRD Pangandaran Sekaligus Dokter Hewan Bagi Tips Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku Hewan.

Dengan demikian perubahan APBD semakin memperjelas peran pemerintah daerah dalam mengemban amanat untuk meningkatkan pelayanan umum dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Uraian kegiatan.
Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, dalam proses pengesahan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, Badan Anggaran telah melakukan serangkaian kegiatan yang diawali dengan pembahasan oleh komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pada tanggal 20 sampai tanggal 21 september 2023, dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 september 2023.

Baca juga: Tokoh Papua Asal Biak: Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

Setelah melakukan pengkajian, penelitian serta penelaahan 
secara seksama dan cermat terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023, maka diperoleh hasil sebagai 
berikut:

1. Pendapatan daerah
sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp961.739.324.853, 00
(sembilan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
Setelah perubahan dianggarkan sebesar 
Rp1.271.193.812.866, 00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu 
miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
Bertambah sebesar Rp309.454.488.013, 00 (tiga ratus sembilan 
miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga belas rupiah).

2. Belanja daerah
sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp983.514.549.013, 00 
(sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga belas rupiah). Setelah perubahan dianggarkan sebesar 
Rp1.733.713.176.401, 00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga 
miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh enam 
ribu empat ratus satu rupiah).
Bertambah sebesar Rp750.198.627.388, 00 (tujuh ratus lima 
puluh miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan 
rupiah).

3. Pembiayaan daerah.
a. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan dianggarkan sebesar 
Rp26.775.224.160, 00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus 
tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).
Setelah perubahan dianggarkan sebesar 
Rp612.519.363.535, 55 (enam ratus dua belas miliar lima ratus 
sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima lima rupiah). Bertambah sebesar Rp585.744.139.375, 55 (lima ratus delapan 
puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta 
seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima lima rupiah).

b. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000, 00 
(lima miliar rupiah).
Setelah perubahan dianggarkan sebesar 
Rp150.000.000.000, 00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
Bertambah sebesar Rp145.000.000.000, 00 (seratus empat 
puluh lima miliar rupiah).

Baca juga: Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII DPR RI

c. Pembiayaan netto sebelum perubahan dianggarkan sebesar 
Rp21.775.224.160, 00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh 
puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus 
enam puluh rupiah).
Setelah perubahan dianggarkan sebesar 
Rp462.519.363.535, 55 (empat ratus enam puluh dua miliar lima 
ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu 
lima ratus tiga puluh lima koma lima lima rupiah). Bertambah sebesar Rp440.744.139.375, 55 (empat ratus empat 
puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma 
lima lima rupiah).

c. Kesimpulan
Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,
atas dasar uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut:
1. tahapan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah tahun anggaran 2023 antara badan anggaran 
dengan tim anggaran pemerintah daerah telah berjalan 
sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

2. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 telah 
disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan maka Badan Anggaran DPRD berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 telah memenuhi syarat, dan selanjutnya Badan Banggaran DPRD mengusulkan pada Rapat Paripurna yang 
terhormat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
Anggaran 2023 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan 
daerah (Perda).

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,
di samping hal tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa 
rekomendasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 
tahun anggaran 2023 sebagai berikut:
1. Pekerjaan fisik yang bersumber dari DAK segera diselesaikan 
sesuai peraturan menteri keuangan, supaya transfer dana 
tahapan berikutnya bisa direalisasikan;

Baca juga: Jawaban Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran atas pendapat Bupati terhadap 4 buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD kabupaten pangandaran tahun 2022.

2. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan proses lelang harus 
segera dilaksanakan sesuai dengan sisa waktu sampai dengan 
akhir tahun anggaran;

3. Pelaksanaan kegiatan perlu percepatan sehingga realisasi 
meningkat secara signifikan;

4. Perlu adanya komunikasi antara SKPD dengan DPRD terkait pemutakhiran ataupun perubahan data, sehingga terjadi 
sinkronisasi dalam pembahasan;

5. Perlu mekanisme evaluasi yang komprehensif dan bertingkat 
yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran(PA) dan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah, sehingga menghasilkan rencana program 
dan kegiatan yang lebih baik.

6. Pelaksanaan program dan kegiatan
harus senantiasa 
berpedoman kepada 
ketentuan peraturan 
perundangundangan yang berlaku.

Baca juga: Pandum F Kerja : LKPJBupati Pangandaran tahun Anggaran 2021 Sepakat untuk Dibahas pada Tahap Selanjutnya

7. Diharapkan Anggaran Belanja disusun berdasarkan skala 
prioritas serta diikuti dengan pengawasan yang efektif serta 
punishment yang jelas.

d. Penutup
Demikian laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ini kami sampaikan. 

Atas kepercayaan dan kerja sama yang baik selama ini, kami sampaikan terima kasih dengan harapan laporan hasil pembahasan 
ini bermanfaat untuk kemajuan kabupaten pangandaran di masa 
yang akan datang, " katanya.

Parigi, 26 September 2023
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
Asep Noordin H.M.M (ketua).** (Anton AS)