Pemerintah Bakal Lakukan Kajian Revisi Perda Nomor 3/2018 Tentang RTRW Tahun 2018-2038

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Pangandaran bakal melakukan kajian revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Perda tersebut memang perlu penyesuaian...ya karena banyaknya kondisi yang sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Baca juga: Andreas Eddy Minta Pemerintah Perbaiki Strategi Komunikasi Publik Pengintegrasian NIK-NPWP

Demikian disampaikan Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran, Darda K Mugriana saat dikonfirmadi oleh Wartawan Indonesiasatu di ruang kerjanya, Kamis (09/06/2022).

Dikatakannya bahwa, kajian tersebut dilakukan untuk penyesuaian kondisi wilayah...ya, karena dalam ketentuan pun, setelah 5 tahun berjalannya Perda, itu  bisa dilakukan revisi dan penyesuaian sehingga seluruh kepentingan pun bisa terakomodir.

Baca juga: Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

Namun, agar sinkron dengan kepentingan dan azas manfaat, saat melakukan kajian dan revisi pihaknyapun akan melibatkan berbagai unsur, " ujar Darda.

Menurutnya, karena dalam Perda Nomor 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038pun ada yang disebut Wilayah Pengembangan  diantaranya : wilayah Pengembangan 1 meliputi Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya.

Baca juga: Kasad: Seluruh Prajurit Harus Berperan Aktif Membantu dan Mendukung Program Pemerintah

wilayah Pengembangan 2 meliputi Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih.

wilayah Pengembangan 3 meliputi Kecamatan Parigi.

Baca juga: Joko Widodo: Pembangunan IKN Memerhatikan Lingkungan

wilayah Pengembangan 4 meliputi Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Cigugur. 

wilayah Pengembangan 5 meliputi Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cimerak, " terangnya.

Baca juga: Sampah dan Kemacetan Jadi Catatan Rakor Evaluasi Pelayanan Parawisata.

Lanjut Darda, untuk wilayah pengembangan 1 diarahkan dengan fungsi utama kawasan lumbung padi. 

Untuk wilayah Pengembangan 2 dengan fungsi utama kawasan pariwisata skala nasional dan internasional.

Untuk wilayah Pengembangan 3 diarahkan dengan fungsi utama Pusat Pemerintahan Kabupaten.

Untuk wilayah Pengembangan 4 diarahkan dengan fungsi utama kawasan agropolitan dan agrowisata.

“Sedangkan untuk Wilayah Pengembangan 5 diarahkan dengan fungsi utama kawasan agroindustri dan kawasan pengembangan pariwisata baru, ” imbunya.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: Ukuran Keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah Kinerja Kementerian itu Sendiri, Bukan Atribut Baru

Darda juga menambahkan, sejalan dengan berkembangnya waktu dan kondisi, tidak menutup kemungkinan ada perubahan Wilayah Pengembangan, yang mana nantinya perlu adanya penyesuaian setelahnya Perda tersebut berjalan, " sebutnya.***